Wewenang DPRD: Tugas, Hak, Kewajiban, Fungsi, Keanggotaan Lengkap

Wewenang DPRD pada umumnya ialah untuk menjalankan fungsi badan legislatif di daerah, yakni di suatu Provinsi, Kabupaten dan juga Kota.

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan didaerah, sedangkan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten atau Kota sendiri adalah sebagai berikut:

Tugas dan Wewenang DPRD

tugas dan wewenang dprd

  1. Membentuk suatu peraturan daerah bersama dengan Bupati.
  2. Membahas & memberikan persetujuan suatu rancangan Peraturan Daerah (PERDA) mengenai Anggaran Perolehan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah dirancang dan APBD.
  4. Melakukan pengusulan pengangkatan maupun pemberhentian Bupati atau Wakil Bupati kepada menteri didalam negeri dengan melalui Gubernur untuk memperoleh suatu pengesahan pengangkatan maupun pemberhentian.
  5. Melakukan pemilihan Wakil Bupati, apabila terjadi kekosongan yang menempati Jabatan Wakil Bupati.
  6. Memberikan sebuah pendapat dan melakukan pertimbangan kepada pemerintahan daerah terhadap adanya rencana perjanjian internasional di suatu daerah.
  7. Memberi suatu persetujuan terhadap renccana kerjasama internasional yang di lakukan oleh pemerintahan di suatu daerah.
  8. Meminta sebuah laporan pertanggung jawaban Bupati dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  9. Memberi suatu persetujuan terhadap rencana kerjasama yang dijalin bersama dengan daerah lain atau kerja sama dengan pihak ketiga yang dapat membenani masyarakat pada daerah tersebut.
  10. Melakukan upaya agar kewajiban didaerah sudah sesuai dengan norma dan tatanan perundang-undangan. Dan,
  11. Mengerjakan tugas & wewenang lainnya yang telah diatur didalam norma yang ada didalam tatanan perundang-undangan yang ada.

Hak DPRD Kabupaten / Kota

hak dprd

  1. Hak Interpelasi
    • Yang dimaksud dengan hak interpelasi sebagaimana yang dimaksud adalah, DPRD memiliki hak untuk meminta keterangan kepada Bupati terhadap sebuah kebijakan pemerintahan daerah yang penting dan strategis dan juga berdampak sangat luas untuk kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara.
  2. Hak Angket
    • Hak angket merupakan hak DPRD dalam melakukan sebuah penyelidikan terhadap kebijakan pemerintahan daerah yang penting & strategis, selain itu memiliki dampak yang luas untuk kehidupan bermasyarakat & juga bernergara yang dianggap berlawanan dengan norma peratuan perundang-undangan.
  3. Hak Menyatakan atau Menyampaikan Sebuah Pendapat
    • DPRD memiliki hak dalam menyatakan maupun menyampaikan suatu pendapat terhadap ketentuan Bupati ataupun yang berkaitan dengan kejadian luar biasa yang telah terjadi di daerah dan diiringi dengan rekomendasi penuntasannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Hak dan Kewajiban Anggota DPRD

hak dan kewajiban dprd

Berikut ini pembagian hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD kabupaten maupun kota, secara umum hak anggota DPRD terdiri dari 9 hak dan kewajiban DPRD terdiri dari 11 kewajiban yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD.

  1. Hak bagi anggota DPRD
    1. Mengemukakan Rancangan Peraturan Daerah
    2. Mengemukakan suatu pertanyaan
    3. Memberikan usualan dan suatu pendapat
    4. Memilih dan juga di pilih
    5. Melakukan pembelaan diri
    6. Mendapatkan imunitas
    7. Mengikuti arah dan pandangan tugas
    8. Protokoler
    9. Keuangan & administrasi
  2. Kewajiban Anggota DPRD
    1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
    2. Menunaikan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mematuhi peraturan perundang-undangan
    3. Menjaga dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
    4. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok & kepentingan golongan
    5. Mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan rakyat
    6. Mentaati prinsip demokrasi didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
    7. Mentaati tata tertib dan kode etik
    8. Menghormati etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lainnya dalam pengelolaan pemerintahan daerah
    9. Menampung dan menghimpun aspirasi konstituen kunjungan kerja secara teratur
    10. Mewadahi dan menindak lanjuti aspirasi dan juga pengaduan masyarakat
    11. Memberi sebuah pertanggung jawaban secara moral dan politis terhadap konstituen di daerah pemilihannya

Fungsi DPRD

fungsi dprd

DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 3 fungsi yang masing-masing fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah. Berikut ini adalah beberapa fungsi DPRD:

  1. Fungsi legislasi, diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama dengan Bupati
  2. Fungsi anggaran, diwujudkan dalam membahas dan menyetujuan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah bersama dengan Bupati
  3. Fungsi Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk suatu pengawasan pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan juga Kebijakan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintahan Daerah.

Keanggotaan DPRD

keanggotaan dprd

Anggota DPRD kabupaten maupun kota biasa paling sedikit berjumlah 30 orang dan jumlah paling banyak yakni terdiri hingga 50 orang dengan masa jabatan anggota baik DPRD kota maupun kabupaten adalah selama 5 tahun.

Keanggotaan DPRD kabupaten atau kota akan berakhir ketika anggota baru DPRD baik itu tingkat kabupaten maupun kota telah mengucapkan sumpah. Keanggotaan DPRD kabupaten atau kota akan diresmikan oleh keputusan Gubernur.

Pimpinan DPRD

pimpinan dprd

Pimpinan DPRD kabupaten maupun kota memiliki sifat yang kolektif atau kebersamaan dan kekeluargaan. Biasanya akan dipimpin oleh ketua DPRD kabupaten atau kota dan dua orang wakil ketua DPRD kabupaten atau kota, untuk anggota yang berjumlah paling sedikit yakni 20 orang.

Kemudian tiga wakil Ketua DPRD kabupaten atau kota untuk anggota dengan jumlah paling banyak yakni terdiri dari 50 orang yang berasal dari partai politik berdasar dari urutan perolehan kursi paling banyak di DPRD.

Pimpinan DPRD terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua. Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memdapatkan kursi terbanyak pertama di DPRD sendangkan untuk wakil ketua DPRD adalah anggota DPRD yang mendapat perolehan terbanyak kedua di DPRD. Untuk selengkapnya bisa dibaca disini.

Alat Kelengkapan DPRD

alat kelengkapan dprd

Selain memiliki beberapa tugas dan kewajiban yang perlu dijalankan sebagai anggota DPRD. Angggota DPRD juga memiliki beberapa kelengkapan, beberapa kelengkapan tersebut diantaranya adalah terdiri atas beberapa bagian berikut ini:

  1. Pimpinan,
  2. Badan musyawarah,
  3. Komisi,
  4. Badan Legislasi Daerah,
  5. Badan anggaran,
  6. Badan kehormatan,
  7. Dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan & dibentuk dari rapat paripurna.

Komisi di DPRD

Komisi di DPRD provinsi dibentuk berdasarkan beberapa ketentuan berikut ini:

  1. DPRD provinsi yang memiliki anggota 35 hingga 55 orang membentuk empat komisi, sedangkan
  2. DPRD provinsi yang memiliki anggota lebih dari 55 orang akan membentuk 5 komisi DPRD.

Dasar Hukum Perundang-Undangan

Berikut ini adalah UUD terbaru yang mengatur mengenai DPRD Porvinsi: “UUD Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD” yang sudah diubah sebanyak dua kali. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di laman berikut ini “Dasar Perundang-Undangan“.

Penutupan

Itulah penjelasan singkat mengenai Wewenang DPRD yang bisa saya share, semoga bisa bermanfaat.  Sumber Referensi :

  • https://www.dprd-pesisirbaratkab.go.id
  • https://id.wikipedia.org/

 

Leave a Comment