√ Hak Cipta (Pengertian, Sejarah, Batasan, Pendaftaran & Pelanggaran)

√ Hak Cipta (Pengertian, Sejarah, Batasan, Pendaftaran & Pelanggaran)

Pengertian Hak Cipta – Di Negara Indonesia, hak cipta diatur dalam sebuah UUD Hak Cipta, yakni yang saat ini sedang berlaku terdapat pada UUD Nomor 28 Tahun 2014.

Didalam UUD tersebut Hak Cipta memiliki pengertian yakni :

“Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” yang terdapat pada pasal 1 butir 1.

Di Indonesia, Hak Cipta juga mengenal konsep “Hak ekonomi” dan “Hak moral”.

Hak ekonomi ialah suatu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Sedangkan hak moral merupakan suatu hak yang melekat pada diri seorang pencipta itu sendiri bisa beruppa seni, rekaman, siaran dan  lain-lain yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan seperti apapun walaupun Hak Cipta yang terkait sudah dialihkan.

Sedangkan contoh dari hak moral sendiri adalah mencantumkan sebuah nama pencipta pada ciptaannya. Meskipun jika hak cipta atas ciptaannya tersebut telah dijual dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Hak moral Sendiri diatur dalam pasal 24-26 UUD tentang Hak Cipta.

Sejarah Adanya Hak Cipta di Indonesia

Sejarah Adanya Hak Cipta di Indonesia
kaskus.co.id

 

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan bahwasanya Indonesia keluar dari Konvensi Bern. Hal ini memiliki tujuan supaya para intelektual di Indonesia dapat memanfaatkan suatu hasil karya, cipta dan karya negara asing tanpa perlu membayar royalti.

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan mengenai hak cipta berdasarkan dari Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 kemudian menetapkan UUD Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang merupakan UUD tentang Hak Cipta pertama di Indonesia.

Setelah itu UUD tersebut diubah menjadi UUD nomor 12 tahun 1987, UUD Nomor 12 tahun 1997, UUD No 19 Tahun 2002, hingga pada akhirnya adalah UUD Nomor 28 Tahun 2014 yang hingga kini masih berlaku.

Perubahan Undang-Undang tersebut juga tidak lepas dari peran Negara Indonesia dalam pergaulan antarnegara.

Pada tahun 1994 pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang disebut dengan WTO (World Trade Organization) yang juga mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights atau Persetujuan tentang Aspek-aspek dagang dan Kekayaan Intelektual.

Ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut diwujudkan dalam sebuah UUD Nomor 7 Tahun 1994. Dan pada tahun 1997 pemerintah kembali melakukan ratifikasiKonvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, selain itu pemerintah juga meratifikasi World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) dengan melalui keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Di Negara Indonesia sendiri, jangka waktu perlindungan hak cipta pada umumnya berlaku sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun untuk karya yang diketahui penciptanya dan karya kolaboratif atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan dan dipublikasikan atau dibuat untuk karya yang dibuat oleh badan hukum, fotografi ataupun karya anonim (UU 28/2014 bab IX dan pasal 58), terkecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran (UU 28/2014 bab IX dan pasal 63) atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan utnuk hak cipta yang dipegang oleh suatu Negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama Perundang-undangan yang masih berlaku (UU 28/2014 bab IX dan pasal 38)

Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta

Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta

Di Indonesia sanksi pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta secara umum diancam hukuman penjara paling lama selama 10 tahun baik disertai ataupun tidak disertai dengan denda dengan jumlah paling banyak yaitu 4 miliar rupiah.

Sementara itu ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang dipakai dalam melakukan tindak pidana tersebut akan dirampas oleh Negara untuk dilakukan pemusnahan hal ini tercatat dalam UUD 28/2014 bab XVII.

Perkecualian dan Batasan Hak Cipta

batasan hak cipta
id.techinasia.com

 

Perkecualian Hak Cipta dalam hal ini yaitu berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum mengenai Hak Cipta.

Contoh dari perkecualian Hak Cipta adalah doktrin fair use atau fair dealing yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta.

Didalam sebuah UUD tentang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia beberapa hal yang diatur dianggap tidak melanggar Hak Cipta yang terdapat pada pasal 14 – 18. Penggunaan ciptaan tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebut atau mencantumkan sumber dengan jelas dan juga hal tersebut dilakukan untuk suatu kepentingan yang bersifat nonkomersial dan juga termasuk dalam kegiatan sosial contohnya adalah kegiatan yang melingkupi dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan yang berhubungan dengan sebuah penelitian ataupun pengembangan, dengan syarat yakni tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.

Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dalam hal ini ialah “Kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi terhadap suatu ciptaan”.

Termasuk dalam hal ini ialah melakukan pengambilan ciptaan untuk suatu pertunjukan maupun untuk pementasan yang tidak dipungut biaya. Khusus untuk pengutipan sebuah karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber suatu karya cipta yang dikutip harus disertakan dengan sumber informasi yang lengkap.

Setidaknya dalam memberikan sebuah sumber dari suatu hak cipta sekurang-kurangnya mencantumkan nama pengarang, judul, ataupun nama ciptaan dan juga nama penerbit jika ada.

Selain itu orang yang menjadi pemilik namun bukan pemegang hak cipta sebuah program komputer diperbolehkan untuk membuat salinan atas program atau aplikasi yang dimilikinya, dengan tujuan untuk dijadikan sebagai cadangan dan untuk digunakan sendiri.

Selain itu UUD tentang Hak Cipta juga mengatur hak pemerintahan Indonesia dengan maksud untuk memanfaatkan ataupun mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan demi suatu kepentingan umum maupun untuk kepentingan nasional.

Dalam hal ini terdapat pada pasal 16 dan 18, ataupun melarang penyebaran suatu ciptaan, yang jika diumumkan akan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, atau dapat menimbulkan masalah kesukuan maupun ras, menimbulkan gangguan dan bahaya terhadap pertahanan keamanan suatu neagara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang masih berlaku didalam suatu masyarakat dan juga ketertiban umum.

(pasal 17).

Ketika orang mengambil hak cipta seseorang maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman yang berlaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 pasal 42, tidak ada hak cipta atas hasil rapat terbuka sebuah lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan maupun pidato pejabat pemerintah, keputusan pengadilan atau penetapan yang diberikan oleh hakim, ataupun keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya seperti misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa.

Dinegara Amerika Serikat, semua jenis dokumen pemerintah tidak peduli tanggalnya semuanya berada dalam domain umum, yakni tidak memiliki hak cipta.

Pada pasal 43 UUD tentang hak cipta mengatur bahwa pemakaian ataupun perbanyakan sebuah lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli adalah tidak melanggar hak cipta. Begitupula dengan pengambilan berita aktual baik mengambil secara keseluruhan maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, ataupun surat kabar dan sumber lainnya dengan ketentuan yaitu harus menyebutkan sumbernya dengan lengkap.

Pencatatan Hak Cipta di Indonesia

pencatatan hak cipta
siplawfirm.id

 

Di Negara Indonesia pencatatan seuatu ciptaan bukanlah suatu kewajiban bagi pencipta maupun bagi pemegang hak cipta.

Perlindungan hak cipta muncul ketika ciptaan diwujudkan dan diumumkan. Akan tetapi surat pencatatan citaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal dalam suatu sengketa.

Sesuai dengan yang diatur pada bab X UUD tentang hak cipta, yakni pendaftaran Hak Cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang saat ini berada dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pencipta ataupun pemegang hak cipta dapat melakukan pencatatan ciptaanya secara langsung atupun tidak langsung yakni dengan menunjuk perwakilan. Permohonan pencatatan ciptaan ini biasanya dikenakan biaya.

Sebuah karya cipta yang sudah dilakukan pencatatan ciptaan melalui DJKI masuk dalam daftar umum ciptaan. Daftar umum dapat diakses di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh DJKI.

Berikut ini adalah daftar asosiasi Hak Cipta yang ada di Indonesia, diantaranya adalah:

  1. KCI (Karya Cipta Indonesia)
  2. ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia)
  3. ASPILUKI (Asosiasi Piranti Lunak Indonesia)
  4. APMINDO (Asosiasi Pengusaha Musik Indonesia)
  5. ASIREFI (Asisoasi Rekaman Film Indonesia)
  6. PAPPRI (Persatuan Artis Penata Musik Rekaman Indonesia)
  7. IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)
  8. MPA (Bussiness Software Assosiation)
  9. YRCI (Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia)

Apa Sajakah Jenis Karya Cipta Yang Dilindungi?

jenis hak cipta

Beberapa karya cipta yang dilindungi adalah sebagai berikut:

  1. Buku, program atau aplikasi komputer, pamflet, layout karya tulis yang diterbitkan, dan berbagai macam karya tulis lainnya.
  2. Ceramah, kuliah, pidato ataupun ciptaan lainya yang sejenis dengan itu.
  3. Alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
  4. Lagu dan musik.
  5. Drama musikal, tarian, koreografi, pewayangan serta pantonim.
  6. Senirupa mencakup seni lukis, gambar, seni ukir, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase dan juga seni terapan.
  7. Arsitektur
  8. Peta
  9. Seni batik
  10. Fotografi
  11. Terjemahan, tafsir, dan jenis karya lainnya yang berasal dari hasil pengalihwujudan.

Cara Mengajukan Permohonan Pendaftaran Ciptaan

pengajuan permohonan hak cipta
toriolo.com

 

Berikut ini adalah langkah dan tata cara untuk melakukan pengajuan permohonan pendaftaran hak cipta:

  1. Melakukan pengisian formulir pendaftaran ciptaan yang sudah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap. Pada lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani diatas materai Rp.000,00
  2. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:
    1. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pencipta
    2. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta; nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan
    3. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
    4. Uraian ciptaan
  3. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.
  4. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta, bisa berupa fotokopi KTP maupun paspor.
  5. Jika permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.
  6. Melampirkan surat kuasa, jika permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.
  7. Jika permohonan tidak bertempat tinggal dalam wilayah NKRI, maka untuk melakukan keperluan permohonan pendaftaran ciptaan harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa yang ada di dalam wilayah RI.
  8. Jika permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan nama lebih dari satu orang atau lebih dari satu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semua dengan menetapkan satu alamat pemohon saja.
  9. Jika suatu ciptaan tersebut sudah dipindahkan, maka perlu melampirkan bukti pemindahan hak.
  10. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.

Pengertian Pelanggaran Hak Cipta

pelanggaran hak cipta

Pelanggaran hak cipta ialah penggunaan karya berhak cipta yang melanggar hak ekslusif pemegang hak cipta, misalnya seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan ataupun memamerkan karya yang memiliki hak cipta atau membuat karya turunan tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta tersebut.

Itulah pengertian hak cipta yang bisa saya bagikan kepada para pembaca setia blog ini, semoga artikel mengenai pengertian hak cipta ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sumber artikel :

  1. https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta_di_Indonesia
  2. http://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta
  3. https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_hak_cipta

 

vaza me

Namaku adalah...

Leave a Reply

Tutup
%d bloggers like this: